• Home
  • Hukum
  • Revisi UU KPK, Pemberantasan Korupsi Mati Suri ?

Revisi UU KPK, Pemberantasan Korupsi Mati Suri ?

meha Sabtu, 07 September 2019 20:43 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi, Model Dunia Diperlemah Negeri Sendiri



GIRI SUPRAPDIONO

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK

Beberapa hari ini kita gundah melihat perkembangan pemilihan calon Pimpinan KPK. Saya salah satu yang tersingkir jelang babak akhir. Tahu dan menyaksikan sendiri seleksi yang diluar nalar kewajaran. Saya tahu diri, tak melanjutkan keluh kesah ini. Tak selesai nafas dihela, DPR sudah mengajukan usulan revisi Undang-Undang KPK dan dalam hitungan kilat diputuskan di rapat paripurna DPR, Kamis (5/9/2019).

Tok! Setuju revisi "memperlemah" KPK secara sistematis. Apapun alasan dan argumen yang dipakai, setidaknya ada lima hal yang membuat kita semua curiga untuk kesekian kalinya.

Pertama, Rancangan usulan revisi UU tersebut akan menjadikan pegawai KPK sebagai pegawai ASN, dengan demikian pegawai tetap KPK akan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sedangkan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan (PNYD) dari kepolisian, jaksa, dan lembaga lain akan berstatus ASN Pegawai Negeri Sipil.

Hal tersebut akan menghilangkan independensi Pegawai KPK dalam penanganan perkara karena soal kenaikan pangkat dan pengawasan sampai mutasi akan berkoordinasi dan dalam beberapa Kementerian terkait. Wadah Pegawai akan digantikan oleh KORPRI karena seluruh ASN harus tergabung dalam Wadah tunggal KORPRI.

Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip dan semangat independensi KPK yang dibangun paska reformasi, bahwa KPK adalah lembaga independen yg terbebas dari kekuasaan manapun. KPK hanya bertanggung jawab ke publik, bukan ke Presiden atau DPR. Begitu bunyi UU KPK tersebut.

Kedua, proses penyadapan yang selama ini dilakukan KPK didasarkan pada standar lawful interception (penyadapan sah) sesuai standar Eropa (ETSI) serta dipertanggungjawabkan melalui audit oleh pihak ketiga akan tergantikan dengan adanya permohonan izin kepada Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas yang dibentuk oleh DPR dari usulan Presiden berpotensi memiliki conflict of interest dalam melakukan kontrol sehingga berpotensi bocor. Padahal penyadapan mempunyai fungsi penting dalam melakukan OTT serta fungsi penegakan hukum lainnya. Belum lagi penyitaan dan penggeledahan yang membutuhkan persetujuan dewan pengawas.

Ketiga, KPK diperbolehkan menghentikan kasus yang sedang ditanganinya atau SP3. KPK menetapkan suatu kasus penyidikan melalui proses yang sangat hati-hati karena tidak adanya penghentian penyidikan dan penuntutan. Melalui ketentuan tersebut akan menurunkan standar KPK dalam penanganan kasus.

Penghentian penyidikan dan penuntutan yang belum selesai selama 1 (satu) tahun akan membuat potensi intervensi kasus menjadi rawan. Terlebih pada kasus yang besar serta menyangkut internasional proses penanganan akan sangat sulit menyelesaikan selama satu tahun. Selain itu, berpotensi juga dilakukan penghambatan prosedur sehingga lebih dari 1 (satu) tahun. FBI pun masih butuh puluhan tahun untuk membongkar suatu kasus kompleks.

Keempat, KPK tidak berhak mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri. Ini akan menjadi alat kontrol efektif kepada penindakan KPK, bahkan sebagai strategi pengkerdilan, karena diciptakan ketergantungan kepada lembaga lain dalam membangun kelembagaan KPK.

Kelima, hilangnya kriteria kasus yang bisa ditangani KPK yaitu kriteria kasus yang meresahkan masyarakat, maka KPK hanya berkutat pada kerugian negara diatas Rp 1 miliar saja. Padahal dalam penanganan kasus kerugian negara hanya terbatas pada Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor. Artinya untuk penanganan OTT kasus suap akan sulit ditangani KPK. KPK akan tergantung pada hasil audit BPK dalam menangani kasus.

Memang secara normatif, DPR punya kewenangan legislasi. Untuk menyusun dan mengusulkan undang-undang sebagai hak inisiatif. Tapi kami yakin, mereka tidak memiliki hak sedikit pun untuk membunuh harapan masyarakat kepada KPK untuk memberantas korupsi. Presiden sudah sepantasnya secara tegas menolak usulan pelemahan sistematis anti korupsi ini.

Siklus Keledai

Tiba-tiba saya menerawang jauh ke belakang. Tahun 1998 paska reformasi. Aktivis anti korupsi yang tergabung dalam masyarakat transparansi Indonesia mengusulkan lembaga embrio KPK. Republik yang dinahkodai Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), memfasilitasi pembentukan badan independen antikorupsi, hingga akhirnya draf UU KPK tersebut selesai.

Presiden Megawati Soekarnoputri kemudian menandatangani RUU KPK tersebut pada Desember 2002. Memori ini terpampang jelas dalam museum kepresidenan Balai Kirti di Istana Bogor. UU KPK adalah produk Presiden Megawati. Ide cemerlang Gus Dur, aktivis masyarakat sipil, kemudian ditandatangani Megawati, dan dilaksanakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama dua periode. Jangan sampai kemudian terhenti pada dekade ini, di era Presiden Jokowi. Saya tidak akan sampai hati bercerita kepada anak dan cucu saya kelak, bahwa KPK pernah ada dan hilang di rezim ini.

Perjalanan sejarah KPK cukup tangguh namun lebam dihantam bertubi-tubu. KPK bertahan hampir dua dekade melebihi lembaga pemberantasan korupsi sebelumnya. KPK adalah lembaga antikorupsi dalam sejarah kemerdekaan Indonesia yang satu-satunya diatur dalam UU khusus.

Sejarah membuktikan, sejak Indonesia merdeka rata-rata lembaga antikorupsi hanya punya rentang hidup sekitar 10 tahun saja. Peristiwa itu terjadi pada 1957, 1967, 1977, maupun 1987. Negeri ini silih berganti membangun dan membubarkan lembaga antikorupsi. Bagaikan sifat keledai, yang terperosok dalam lubang yang sama.

KPK telah melewati tahun angka drama angka akhir tujuh. Sampai dua kali. Tahun 2007 dan 2017. Kita telah melewati sejarah krisis berulangnya pembubaran lembaga antikorupsi siklus sepuluh tahunan. Harapannya, KPK tidak akan bubar. Bubar bagi KPK bukan berarti lembaga ini tidak ada. Tutup. Tapi, ketika KPK tidak punya lagi kekuatan dan kewenangan yang memadai, penindakan yang tidak efektif, tumpul, saat itulah KPK bisa disebut "bubar". Masyarakat akan kehilangan kepercayaannya kepadaKPK, kepada pemerintah. Apatis. Bisa ditebak, KPK hanya menjadi macan ompong, dan menjadi macan kurap yang hanya sibuk menggaruk dirinya.

Dari beberapa kesempatan, Presiden saat ini setidaknya punya komitmen dalam memberantas korupsi, walau sederhana. Kesederhanaan dalam berkomitmen tidak cukup untuk melawan korupsi. Perang melawan bandit korupsi, butuh ketegasan, kepemimpinan yang decisive tegas bersikap dalam setiap kemelut agenda pemberantasan korupsi, pelemahan KPK.

Ini semua dibutuhkan untuk mewujudkan Indonesia maju. Tidak mungkin Indonesia maju kalau dibangun di atas pondasi infrastruktur yang korup dan SDM yang berkelindan korupsi. Kita paham bahwa urusan pemberantasan korupsi tidak semata-mata urusan KPK, birokrasi dan masyarakat sipil saja. Ini urusan suatu komitmen dan sikap politik.

Komitmen politik antikorupsi makin hari makin tergerus, bukan tanpa kausa. Sudah ada 255 anggota DPR/DPRD yang dijerat KPK sampai Agustus 2019 ini. 130 lebih kader politik, wali kota, bupati, gubernur, juga ditangkap dan diproses karena terlibat kasus korupsi. Ada 385 atau sekitar 38 persen dari semua yang ditangani KPK adalah pejabat politik. Tentu kita tidak akan berhenti pada angka itu. Bayangkan kalau politikus-politikus itu bersama jaringannya terlibat, dengan berbagai sumber daya membantu melemahkan KPK.

KPK Bakal Diujung Tanduk.

Mungkin saja, banyaknya kasus yang sudah KPK tangani ini dianggap ulah yang akan mengganggu kenyamanan dan kemewahan para koruptor. Padahal, KPK berdiri semata untuk menyelamatkan uang rakyat. Uang dalam bentuk APBN dan APBD yang kita kumpulkan selama ini melalui pajak, kepercayaan kita kepada negara untuk mengelola kekayaan negara dengan semestinya. Demi kemakmuran dan keadilan kita semua.

Kali ini, KPK kembali dihadapkan pada situasi ancaman yang terulang. KPK sulit bekerja secara normal karena faktor-faktor nonteknis menghadapi gempuran dan pelemahan ini. Ini lebih menyulitkan dibanding faktor teknis. Nonteknis dipenuhi masalah tekanan politik, teror, intrik-intrik, fitnah dan framing negatif, dan konflik internal rasa eksternal.

KPK Model Dunia

Pada November 2012, KPK memimpin dan menginisiasi, bersama 45 kepala lembaga anti korupsi, lembaga internasional seperti PBB, OECD dan pakar ahli antikorupsi dari puluhan lembaga dan seluruh jaringan antikorupsi dunia berkumpul dan bersepakat di Jakarta. Kesepakatan itu dinamai Jakarta Statement on Anti Corruption Agency. Disepakatilah prinsip-prinsip dalam membangun lembaga antikorupsi yang ideal bagi suatu negara. Prinsip tersebut mengatur pemilihan pimpinan lembaga anti korupsi, melindungi pegawai dari kriminalisasi, sumber daya yang memadai, kecukupan hukum, independensi dan banyak hal penting lainnya.

Pertemuan itu didasarkan atas fakta bahwa pejuang antikorupsi di belahan dunia manapun mengalami perlawanan yang luar biasa dari para koruptor dan kadang oleh negaranya dalam bentuk state capture corruption. Korupsi yang didesain dalam suatu negara.

Prinsip ini pun sudah disepakati dan diadopsi International Association of Anti Corruption Authorities (IAACA) dan resolusi PBB dalam beberapa pertemuan negara pihak UNCAC. Prinsip ini sejalan pasal 6 dan 36 UNCAC bahwa keberadaan lembaga antikorupsi dijamin. Prinsip-prinsip ini harusnya jadi perhatian Indonesia. Dalam penyusunan prinsip, KPK dijadikan contoh dan model pemberantasan korupsi di banyak negara. Banyak negara belajar dan mengapresiasi KPK. Sehingga prinsip-prinsip yang disepakati sangat mendekati model KPK Indonesia. Membanggakan.

Sebaliknya, mengapa justru prinsip itu akan dilanggar dan diperlemah di negeri sendiri dengan membombardir KPK dengan berbagai ancaman dan pelemahan secara sistematis. Lima tahun ini, akan menjadi ujian bagi presiden yang baru saja terpilih periode kedua ini. Presiden punya cita-cita dalam bentuk Nawacita, Indonesia Maju, sampai pada keinginan juga memindahkan ibukota. Mustahil ini semua itu berhasil, jika korupsi masih merajalela.

Kita berharap kepada Presiden sebagai kepala negara, elite politik, pengusaha, aparat negara, dan seluruh entitas. Untuk terus menjaga harapan rakyat tetap ada. Karena, KPK adalah simbol harapan itu. Kita bisa puasa makan dan minum, tapi kita tidak bisa hidup tanpa harapan. (Ep1)


Editor: SEVEN BOYS MEHA

T#gs DPR RIPresiden JokowiREVIS UU KPK
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments